jump to navigation

Info ANYAR 15 Maret 2008

Posted by Syahid. in Sejarah.
Tags:
trackback

SILAHKAN MAKTOUR MENGGUGAT (20/02/2008)

Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan, Penyelenggara Ibadah Khusus Maktour mempunyai hak untuk menggugat pemerintah terkait keputusan pencabutan izin dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus.

“Itu hak mereka, karena memang ada pengadilannya,” kata Maftuh Basyuni di Jakarta, Selasa, usai membuka evaluasi nasional pelaksanaan haji 1428 H/2007 M.

Sebelumnya Depag mengumumkan pencabutan izin Maktour dan Al Amin terkait pelanggaran yang dilakukan pada musim haji lalu. Sebetulnya masih ada lagi satu perusahaan yang dicabut izinnya, namun pihak Depag belum menyebutkannya.

Dua perusahaan penyelenggara haji khusus, Maktour dan Al Amin memberikan reaksi keras atas keputusan Depag yang mencabut izinnya.

Menurut Menag, kesalahan penyelenggara haji tersebut sudah jelas. Jadi, tak perlu lagi dilakukan peninjauan terhadap keputusan yang sudah dikeluarkan.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar yang mendengar keputusan Menag terhadap pencabutan izin perusahaan penyelenggara haji khusus mengatakan, mendukung sepenuhnya. Sebab, penyelenggaraan haji harus berjalan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

“Jika jelas kesalahannya, pantas mereka diberi hukuman,” katanya.

Sementara itu Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Masyarakat Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia (AMPHURI), Asrul Aziz Taba mengatakan, Depag perlu meninjau lagi keputusannya terhadap PT Maktour dan PT Al Amin.

“Kami akan melakukan pembelaan dan akan melakukan klarifikasi terhadap Depag tentang tuduhan memalsukan dokumen dan paspor hijau,” kata Taba.

Ia membenarkan surat pencabutan izin sudah diterima pada 17 Februari lalu. Seharusnya Depag sebagai regulator dan operator haji tidak membuat keputusan gegabah. Sebelum ada keputusan harus ada klarifikasi atas dugaan pelanggaran.

“Langkah kita adalah meminta peninjauan, upaya terakhir adalah lewat jalur hukum,” tambah Taba.

KUOTA HAJI JAWA-TIMUR(

Kuota Haji Jawa Timur tampaknya sudah penuh hingga 2010, sehingga pendaftar haji yang baru, akan dimasukkan kuota untuk tahun 2011.

“Jadi, pendaftar haji 2008 masih akan berangkat pada tiga tahun mendatang (2011),” kata Kepala Kanwil Depag Jatim H Roziqi MM kepada ANTARA di Surabaya, Jumat.

Bahkan, katanya, kuota haji Jatim untuk tahun 2011 saja sudah terisi 5.866 peserta, sedangkan kuota haji untuk Jatim berkisar 33.935 orang untuk setiap tahun.

“Dengan demikian, kuota haji Jatim 2008, 2009, dan 2010 sudah tertutup, tapi calon jemaah haji itu baru membayar uang muka Rp20 juta di bank yang ditunjuk,” katanya.

Namun demikian, jika calon jemaah yang membayar uang muka itu tidak dapat melunasi dalam waktu yang ditentukan, maka calon jemaah haji di peringkat bawahnya akan naik, dan seterusnya,” katanya.

Menurut dia, pendaftar haji yang berangkat untuk tiga tahun ke depan itu bukan hanya calon jemaah haji di Jatim, sebab di Kalsel dan Sulsel justru lebih lama.

“Di Kalsel dan Sulsel yang kuota dan peminatnya lebih kecil dari Jatim sudah terpenuhi hingga 2011, sehingga pendaftar haji yang baru di sana akan berangkat pada 2012,” katanya.

Secara nasional, katanya, kuota juga sudah penuh untuk tahun 2008 dan 2009, sehingga pendaftar baru secara nasional harus melewati “waiting list” (daftar tunggu) selama dua tahun berikutnya.

Tentang calon jemaah haji dengan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Plus, ia mengatakan kuota yang ada selama ini sudah terpenuhi.

“Tapi, calon jemaah haji dengan BPIH Plus itu menerapkan sistem gugur. Kemungkinan mulai tahun depan akan diberlakukan seperti calon jemaah haji dengan BPIH biasa, yakni menggunakan sistem waiting list (daftar tunggu),” katanya.

BIAYA HAJI NAIK ( 11/02/2008)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada prinsipnya menyetujui adanya kenaikan Ongkos Naik Haji (ONH) 1429 H/2008 M menyusul naiknya sejumlah komponen biaya haji sehingga dewan dapat memahami usulan kenaikan yang disampaikan Menteri Agama (Menag).

Demikian salah satu butir kesimpulan rapat kerja Menag Muhammad Maftuh Basyuni dengan DPR RI di Jakarta, Senin malam.

Kendati begitu berapa besar kenaikan ONH yang dapat ditetapkan Pemerintah, dewan belum dapat menetapkannya karena hal tersebut masih harus dibahas lebih rinci pada rapat Panja DPR nanti.

“Pada prinsipnya kami setuju,” kata Hasrul Azwar, Ketua Komisi VIII DPR yang memimpin sidang rapat kerja tersebut.

Menag menyampaikan usulan kenaikan ONH mengingat sejumlah komponen biaya haji naik, seperti untuk penerbangan terkait naiknya avtur, transportasi darat di tanah suci, katering. Termasuk adanya pungutan airport tax dan rencana pemberian makan gratis bagi jemaah selama di Mekkah.

“Kita harus hati-hati, jangan sampai kenaikan ONH membawa implikasi besar, sebab, naiknya ONH harus diikuti dengan peningkatan pelayanan,” kata KH Moh. Isab Wahab.

Memang kenaikan tak dapat dihindari lagi. Namun Depag harus mencari solusi terbaik, sehingga penyelenggaraan haji dapat berjalan efisien, pinta beberapa anggota dewan lainnya.

Salah seorang dewan mengusulkan agar pada penyelenggaraan haji 1429 H nanti perlu dicarikan solusi agar setiap pemerintah daerah memberi kontribusi kepada masing-masing jemaahnya.

Pasalnya, pemda selama ini terkesan membebani jemaah dengan pungutan ilegal. Seharusnya Pemda memberi insentif kepada setiap jemaahnya. “Mereka punya dana cukup, hanya saja banyak diparkir di bank,” ungkap seorang anggota.

Selama rapat berlangsung, sempat mengemuka persoalan penetapan besaran angka dan mata uang yang harus dibayarkan jemaah untuk melunasi ONH-nya. Ada yang minta dengan mata uang dolar ada pula dalam bentuk rupiah.

Disinggung pula soal paspor hijau dan sanksi bagi perusahaan penyelenggara haji khusus, seperti Maktour dan Al-Amin. Sebab, dewan banyak menerima selebaran terkait dengan sanksi yang telah dikeluarkan bagi penyelenggara haji nakal.

Mengomentari hal ini, Menag minta agar selebaran tersebut disampaikan ke Depag dan selanjutnya akan dijawab secara tertulis kepada dewan.

Beberapa anggota dewan, terkait dengan kasus tersebut, menyatakan mendukung kebijakan Menag sejauh semua itu masih dalam bingkai peraturan yang berlaku.

sumber : kapanlagi.com

Kunjungi pula di

%d blogger menyukai ini: